Connect with us

Hukum

Warnet dan Tempat Rental Game Online di Mataram Rawan Disalahgunakan Pelanggan

Published

on

[Pengecekan Warnet dan Game Online di Kelurahan Kekalik Jaya]
tabulanews.id – Semua lokasi warung internet (warnet) dan game online di Mataram rawan disalahgunakan. Bagaimana tidak, setelah melakukan penjaringan Kamis kemarin, badan narkotika nasional (BNN) Provinsi NTB menemukan, 14 orang anak positif terjangkit narkoba. Mereka, ditemukan di salah satu lokasi game online di Mataram.

Kepala BNN Provinsi NTB, Brigjen Pol Gede Suguanyar Dwi Putra membenarkan temuan tersebut. Katanya, penyidakan itu dilakukan di enam lokasi warnet dan game online yang buka selama 24 jam.

“Dari enam lokasi itu, dari 132 yang melakukan tes urine, ada 14 anak positif menggunakan narkoba,” katanya, kepada tabulanews.id.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana menyampaikan kekecewaannya kepada sejumlah pengusaha warnet dan game online di Mataram. Dari temuan tersebut, kata Mohan, Pemkot telah menerima usulan dari BNN untuk segera melakukan dengan pihak kepolisian Kota Mataram.

Baca juga: Klarifikasi Pemadaman Listrik, Komisi IV DPRD NTB Panggil PLN

“Nanti kita coba bicarakan ini untuk merumuskan kebijakannya ke depan. Bagi saya ini saran yang bagus,” jelasnya, Kamis (14/11) kemarin. Mohan pun menilai, konsumen pada lokasi game online dan warnet, memang didominasi oleh anak-anak muda. Baik dari pelajar di tingkat SMP, SMA dan Mahasiswa.

Dijelaskan Mohan, Pemkot Mataram akan lebih tegas kepada semua pengusaha game online dan warnet di Mataram. dianggapnya, selama ini, hampir semua pengusaha memberlakukan aturan operasionalnya secara mandiri. “Selama ini memang aturan jam operasinya (warnet dan game online) itu dari pihak pengusaha sendiri. Nanti kita buatkan aturan untuk mereka taati,” jelasnya.

Menurutnya, dari waktu operasional game online dan warnet ini, idealnya sampai pukul 23:00 atau jam 00:00 malam. ”Saya pikir sampai sana kita akan toleransi. Ini kan bahaya juga, saya pikir anak-anak juga tidak terkontrol, karena mereka juga bisa meretas situs-situs porno dan lain yang dapat membahayakan penggunanya,” kata Mohan.

Tak Kantongi Izin

Dari data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Mataram, Semua lokasi warung internet (Warnet) dan game online di Mataram belum memiliki izin dan NIB (nomor induk berusaha). Dari itu, Pemerintah Kota Mataram akan membuat aturan baru untuk menertibkan warnet dan game online tersebut.

Kepala DPMPTSP Kota Mataram, Irwan Rahadi mengatakan, urusan izin warnet dan game online itu diatur oleh jasa Kemenkominfotik. Ia melanjutkan, DPTMPTSP kota Mataram hanya menyelenggarakan pelimpahan kewenangan urusan perizinannya.

“Dalam sistem ini, kita tidak ada namanya izin untuk lokasi warnet dan game online dan itu nanti dikonfirmasi ke dinas Kominfotik Kota Mataram secara teknis,” katanya. Ada pun lurah Kekalik Jaya, Fathurrahman menjelaskan, selama ini, pengusaha warnet dan game online di kelurahan Kekalik Jaya memang tidak memiliki izin.

Akan tetapi lanjut Fathur, kelurahan tetap melakukan pemantauan kepada sejumlah lokasi warnet dan game online di lingkungannya.

“Selama pemantauan kami, banyak konsumen ini dari luar lingkungan Kekalik Jaya. Yang jelas kita akan perketat izinnya. Kita akan buatkan awig-awig untuk pengawasan operasionalnya. Memang masih ada beberapa titik yang buka sampai 24 jam,” tutupnya.(ris)

Continue Reading
1 Comment

1 Comment

  1. Pingback: Narkoba Masih Mengintai Pegawai Instansi dan Siswa - tabulanews.id

Komentar

Hukum

Dugaan Pungli Dana Covid Kadus Dusun Gonjong Desa Montong Gamang

Published

on

By

[Foto: Aksi masyarakat saat menuntut transparansi dan covid di Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang Lombok Tengah]
tabulanews.id – Hari Rabu, Tanggal 17 Juni 2020 masyarakat di Dusun Gonjong Desa Montong Gamang beramai-ramai mendatangi kantor Kepala Desa Montong Gamang. Masyarakat menuntut Kadus Dusun Gonjong untuk melepaskan jabatannya sebagai Kadus Dusun Gonjong. Tuntutan tersebut diduga berlandaskan adanya pungli yang dilakukan oleh Kadus Dusun Gonjong Desa Montong Gamang.

Zainal Arifin salah satu masyarakat yang ikut aksi dalam penuntutan tersebut mengatakan hak masyarakat diambil. Bantuan dana covid dari pemerintah tidak semuanya diterima oleh masyarakat, terdapat potongan yang diminta oleh Kadus dengan motif sedekah seikhlasnya, tetapi Zainal tetap menganggap hal tersebut adalah pungli.

“Ada banyak masyarakat yang mengeluh karena bantuan yang diterima selalui dimintai potongan oleh Kadus dengan beralasan sedekah seikhlasnya, solawat lah bahasanya itu, tapi tetap itu adalah pungli. Masyarakat harus sadar dan harus berani bersuara” ungkapnya.

Selain itu, Zainal juga menuntut supaya Kadus Dusun Gonjong untuk mengundurkan diri dari posisi sebagai seorang Kadus karena dianggap tidak layak menduduki posisi tersebut. “segera mundur lah dari posisinya sebagai seorang Kadus, berikan orang yang lebih berkompeten untuk duduk di posisi itu, selesai perkara dan tak ada lagi aksi” pungkasnya.

Pada aksi itu juga, Mukti Ali sebagai koordinator aksi menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh aparat desa, menurutnya tidak hanya pendistribusian dana covid saja yang bermasalah tetapi juga transparansi anggaran dana covid desa Montong Gamang yang dianggap bermasalah. “selain pendistribusian dana covid yang bermasalah, transparansi juga bermasalah. Kita kan tidak tau kisaran harga sabun berapa, kisaran harga masker berapa. Ya jadi selain pendistribusiannya yang bermasalah, transparansi anggaran juga bermasalah” ungkapnya.

Pada kesempatan itu juga, kepala Desa Montong Gamang H.M. Amin Abdullah membantah adanya ketidaktransparansian dana covid yang bersumber dari dana desa. Menurutnya dana covid yang bersumber dari dana desa sudah sesuai prosedur karena sudah melalui musyawarah dusun untuk mendapatkan warga yang layak mendapatkan bantuan covid, proses penyaluran sudah digodok dari tingkat bawah.

“Kalau dana covid yang kita berikan dari dana desa itu saya rasa sudah sesuai prosedur, lalu kemudian musdus (musyawarah dusun) di tingkat dusun untuk menentukan siapa yang layak mendapatkan, jadi saya rasa ini tidak bermasalah karena sudah digodok pada tingkat bawah” tutupnya.

 

Continue Reading

Hukum

Provokator Perusakan Gedung UIN Mataram Terdeteksi

Published

on

By

[Foto: tabulanews.id]
tabulanews.id – Polisi mendalami para pelaku perusakan gedung Kampus II Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram. Pelaku pelemparan kaca gedung disinyalir orang suruhan. Mereka sengaja dihasut.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kota Mataram AKP Joko Tamtomo pihaknya sudah mengidentifikasi pelakunya. “Sampai saat ini yang kita temukan pelaku pelemparannya ada dua orang,” kata Joko menjawab konfirmasi, Selasa (3/3/2020).

Pelaku pelemparan diduga digerakkan provokator. Pelaku pelemparan diidentifikasi dengan pelanggaran pasal 170 KUHP tentang kekerasan terhadap orang atau barang. Provokator dikenali dengan pasal 160 KUHP tentang penghasutan.

Baca Juga: Aksi Perusakan Kampus UIN Mataram Dilaporkan ke APH

“Nanti kalau sudah kita tangkap 170-nya pasti dia ngomong 160-nya. Kalau sudah tertangkap nanti akan bicara semua,” jelas Joko.

Sebelumnya diberitakan, gedung baru UIN Mataram Kampus II dirusak sejumlah orang tak dikenal pada Minggu Dini hari sekira pukul 00.20 Wita. Terdapat 10 titik rusak yang didominasi kaca yang kerugiannya sampai Rp1 miliar. Perusakan itu ditengarai imbas dari perusahaan outsourcing security PT Rajawali yang memutus kontrak petugas keamanan UIN Mataram.

Continue Reading

Hukum

Polisi Rem Kasus Bakal Calon Kepala Daerah

Published

on

By

[Foto: tabulanews.id]
tabulanews.id – Polda NTB menurunkan laju penyelidikan dugaan korupsi yang diduga melibatkan bakal calon kepala daerah. Diketahui, saat ini sedang diselidiki dua kasus yang diduga melibatkan anggaran rumah dinas Bupati dan Bupati Lombok Utara, dan anggaran KONI Kota Mataram tahun 2018.

Kasus itu masih tahap penyelidikan. Penyidik Subdit III Tipikor masih mencari indikasi perbuatan melawan hukumnya. Begitu juga dengan dugaan kerugian negara yang ditimbulkan.

Baca Juga: Pakai Mahar Politik, Parpol dan Calon Terancam Didiskualifikasi

Dirkrimsus Polda NTB Kombes Pol Gusti Putu Gede Ekawana menerangkan bahwa penanganan hanya direm saja. Belum dihentikan. “Kita ndak bisa masuk,” ungkapnya, Jumat (28/2/2020).

Menurutnya, Polri tidak ingin dialati lewat laporan-laporan tersebut. Apalagi penanganan kasus itu malah membuat suasana Pilkada 2020 nanti makin gaduh.

Namun Eka memastikan bahwa kasus itu akan dibuka lagi setelah Pilkada usai. Dua kasus yang ditangani itu kini tahapan penanganannya masih penyelidikan. Penyidik masih mencari minimal dua alat bukti yang cukup.

Untuk kasus sewa rumah dinas Bupati/Wakil Bupati Lombok Utara, Polda NTB menyelidiki penggunaan anggarannya yang sebesar Rp2,4 miliar. Biaya item sewa rumah dinas per tahunnya Rp90 juta.

Item lainnya berupa anggaran pemeliharaan rutin rumah jabatan untuk bupati sebesar Rp437,7 juta, Belanja jasa kantor Rp408 juta. Belanja makan minum tamu termasuk harian pegawai yang sampai Rp1,43 miliar. Untuk wabup belanja makanan dan minuman mencapai Rp938 juta untuk satu tahun anggaran.

Kemudian, kasus anggaran KONI se-NTB tahun 2018. Di Polda NTB yang diusut yakni anggaran KONI Kota Mataram tahun 2018 sebesar Rp8 miliar. Sumber anggaran dari hibah APBD Kota Mataram.

Continue Reading

Trending